Banten – Forum Warga Bersatu Banten (FORWATU BANTEN) turut menyuarakan kekecewaan atas proses rekrutmen pegawai di RSUD Labuan dan RSUD Cilograng yang dinilai penuh kejanggalan. Ketua Presidium FORWATU BANTEN, Arwan, S.Pd., M.Si., menilai bahwa audiensi yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
“Pertemuan hari ini tidak menjawab substansi persoalan. Justru semakin memperlihatkan bahwa banyak hal teknis dalam proses rekrutmen yang telah dilanggar,” ungkap Arwan.
Salah satu hal krusial yang disoroti FORWATU adalah pelaksanaan penandatanganan kontrak kerja yang dilakukan sebelum masa sanggah berakhir. Menurut Arwan, tindakan ini mencederai proses administrasi dan menimbulkan kesan bahwa Dinkes tergesa-gesa dan tidak memberi ruang atas keberatan peserta.
“Untuk apa masa sanggah dibuka kalau kontrak kerja sudah dilakukan? Ini memperlihatkan bahwa prosesnya tidak transparan dan terkesan dipaksakan,” lanjutnya.
FORWATU juga merasa tersinggung atas pernyataan salah satu pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menyatakan bahwa masa sanggah hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Arwan menegaskan bahwa pernyataan tersebut merendahkan nilai perjuangan peserta yang merasa dirugikan.
“Kalau masa sanggah hanya dijadikan bahan evaluasi tanpa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, itu sama saja mengabaikan hak-hak peserta. Pernyataan seperti itu sangat tidak etis dan mencerminkan ketidakpekaan terhadap keadilan,” tegas Arwan.
FORWATU menegaskan akan terus mengawal kasus ini bahkan akan melakukan aksi bersama dengan ormas pendukung yang tergabung dalam Koalisi Aksi 080525 besrta elemen masyarakat lainnya hingga hasil rekrutmen ditetapkan secara adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
