PASAMAN, kaliber38news.com Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, yang digelar di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman, Rabu (15/4/2026).
Acara dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Roichard, didampingi oleh Kepala BPS Pasaman Nita Andriyani selaku Pembina Data, Kepala Dinas Kominfo Fatrizon selaku Wali Data, serta Sekretaris Bappeda Rahmad Gusveri selaku Koordinator Satu Data Indonesia (SDI).
Dalam arahannya, Roichard menegaskan bahwa data berkualitas adalah kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran.
“Data bukan sekadar angka, ia adalah fondasi dalam menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu, sinergi antara Bappeda sebagai koordinator, Diskominfo sebagai wali data, dan seluruh OPD sebagai produsen data harus terus diperkuat,” tegas Roichard.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan penilaian mandiri sesuai standar EPSS 2026 yang mencakup 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator penilaian.
Target Peningkatan Nilai IPS
Sementara itu, Kepala BPS Pasaman, Nita Andriyani, menjelaskan bahwa evaluasi EPSS dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024, nilai IPS Pasaman tercatat 2,64 dengan predikat Baik.
“Tahun 2026 ini, kita menargetkan kenaikan nilai IPS. Peningkatan ini akan menjadi bukti nyata bahwa tata kelola data di lingkungan Pemkab Pasaman semakin membaik dan profesional,” ujar Nita.
Kepala Dinas Kominfo, Fatrizon, menambahkan bahwa tahun ini fokus penilaian ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan DPPRKLH. Ia menekankan pentingnya pemahaman prinsip Satu Data dan kesiapan administrasi agar seluruh indikator dapat terpenuhi secara maksimal.
Data untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sekretaris Bappeda, Rahmad Gusveri, mengingatkan bahwa data tidak boleh hanya menjadi dokumen mati, melainkan harus "hidup" dan digunakan dalam seluruh siklus pembangunan.
“Data harus dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Nilai IPS ini juga sangat strategis karena menjadi indikator penilaian reformasi birokrasi nasional,” jelas Rahmad.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Pasaman semakin mantap mewujudkan pembangunan yang berbasis data valid, terintegrasi, dan akuntabel, sejalan dengan visi Pasaman Bangkit, Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan.
Jurnalis: Abdi Novirta
