Lubuklinggau, 25 April 2026 — Publik Kota Lubuklinggau kini tidak lagi membutuhkan janji. Yang dibutuhkan adalah ketegasan sikap, terutama dalam hal krusial. Menjaga netralitas kekuasaan dari kepentingan politik praktis. Sorotan tersebut kini mengarah pada satu titik penting, yakni proses suksesi dan pengelolaan PDAM Tirta Bukit Sulap.
Dibukanya penjaringan Direktur Utama BUMD milik Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui situs resmi telah memicu partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pihak ikut serta mengambil dan mengembalikan berkas sebagai bentuk antusiasme sekaligus harapan akan perubahan.
Namun, publik menilai momentum ini tidak boleh kembali tercemar oleh praktik lama. Setiap pasca Pilkada, kerap muncul fenomena balas jasa politik, di mana jabatan strategis dijadikan “hadiah” bagi tim sukses, orang dekat atau figur yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
Jika pola ini kembali terjadi di tubuh PDAM Tirta Bukit Sulap, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan kualitas pelayanan publik. PDAM bukanlah panggung politik, melainkan institusi vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yakni air bersih.
Menempatkan figur berlatar belakang kepentingan politik, tanpa rekam jejak profesional yang jelas atau bahkan pihak luar yang tidak memahami karakteristik daerah, dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan rakyat.
Walikota Lubuklinggau dituntut berani memutus mata rantai praktik tersebut. Netralitas sejati tidak diuji melalui pidato, melainkan dalam situasi nyata, ketika ada tekanan politik, titipan nama hingga dorongan balas jasa. Di titik itulah integritas kepemimpinan dipertaruhkan.
Apabila intervensi politik masih diberi ruang dalam pengisian jabatan di PDAM, maka pesan yang tersampaikan kepada publik sangat jelas, kedekatan lebih diutamakan dibandingkan kompetensi. Dampaknya pun nyata, pelayanan air yang tidak optimal, distribusi yang terganggu serta keluhan masyarakat yang tidak tertangani.
Sebaliknya, jika proses seleksi dilakukan secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi politik, dengan mengutamakan sumber daya manusia yang kompeten serta memahami kondisi lokal, maka kepercayaan publik akan meningkat secara signifikan.
Perlu diingat, hingga saat ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM Tirta Bukit Sulap. Tidak semua wilayah di Kota Lubuklinggau mendapatkan distribusi air yang merata, bahkan sebagian aliran dinilai belum berjalan optimal.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pembenahan manajemen bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Sejarah akan mencatat setiap keputusan pemimpin. Mereka yang berani melakukan pembaruan akan dikenang sebagai pelopor perubahan. Sebaliknya, mereka yang tunduk pada kepentingan politik sesaat akan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Bukit Tirta Bukit Sulap adalah milik masyarakat Lubuklinggau, bukan milik kelompok tertentu. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, bukan hasil kompromi politik.
Ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi menyangkut arah masa depan kota. Kini publik menunggu sikap tegas Walikota, berdiri sebagai pemimpin rakyat atau menjadi bagian dari kepentingan politik. Dan kali ini, masyarakat tidak akan diam. (Afra Pranata)
