Payakumbuh kaliber38news.com Proyek pembangunan shelter senilai Rp4.449.635.200,00 termasuk PPN, yang bersumber dari APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 dan berlokasi di kawasan Kantor Wali Kota Payakumbuh, menuai sorotan publik.
Sorotan tersebut mencakup dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kekhawatiran terhadap mutu pekerjaan akibat harga penawaran yang berada di bawah HPS, serta dugaan penggunaan musala pegawai sebagai tempat tinggal dan dapur pekerja.
Ketua PEKAT IB, Suharyono, meminta Pemerintah Kota Payakumbuh, konsultan pengawas, penyedia jasa, serta pihak terkait tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele. Menurutnya, seluruh aspek proyek harus diperiksa secara terbuka selama pekerjaan masih berlangsung.
“Jangan sampai murah saat lelang, tetapi mahal akibatnya. Kalau kualitas dikorbankan, nanti bangunan baru selesai sudah mengalami kerusakan dan pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk perbaikan. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas Suharyono.
Penawaran di Bawah HPS, Efisiensi atau Berpotensi Menekan Mutu?
Nilai penawaran yang disebut berada sekitar 17–20 persen di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada dasarnya tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut menurut Suharyono perlu menjadi perhatian, terutama untuk memastikan seluruh spesifikasi teknis tetap terpenuhi.
Ia meminta dokumen kontrak dibandingkan dengan kondisi fisik di lapangan, mulai dari volume pekerjaan, jenis dan kualitas material, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan hingga hasil pekerjaan.
“Pertanyaannya sederhana, dengan nilai kontrak tersebut apakah seluruh spesifikasi dan volume pekerjaan tetap dipenuhi? Itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan di lapangan, bukan sekadar berdasarkan laporan administrasi,” katanya.
Dugaan K3 Diabaikan, Keselamatan Pekerja Dipertanyakan
Persoalan yang dinilai paling serius adalah dugaan belum optimalnya penerapan K3 di lokasi proyek.
Berdasarkan informasi yang diterima, masih terdapat pekerja yang diduga tidak menggunakan APD secara lengkap, seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, rompi serta perlengkapan pengaman ketika bekerja di ketinggian.
Jika kondisi tersebut benar, Suharyono menilai perlu ada evaluasi serius terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan pengawasan HSE di proyek tersebut.
“Kalau benar masih ada pekerja yang bekerja tanpa APD lengkap, bahkan bekerja di ketinggian tanpa pengaman, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia,” tegasnya.
Musala Pegawai Diduga Digunakan sebagai Hunian dan Dapur Pekerja
Selain persoalan K3 dan mutu pekerjaan, muncul pula dugaan penggunaan musala pegawai sebagai tempat tinggal sekaligus dapur bagi sejumlah pekerja proyek.
Apabila informasi tersebut benar, penggunaan fasilitas ibadah untuk kepentingan hunian dan aktivitas memasak pekerja perlu segera diklarifikasi, termasuk mengenai siapa yang memberikan izin dan apa dasar penggunaan fasilitas tersebut.
Seorang pegawai yang disebut sebagai pengguna musala mengaku fasilitas tersebut selama ini dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah.
“Saat ini kami kehilangan tempat salat, terutama salat Zuhur. Yang biasanya kami lakukan berjamaah, sekarang kami terpaksa salat berpencar di masjid sekitar,” ungkapnya.
Awak Media Sudah Coba Konfirmasi, Pengawas Belum Memberikan Jawaban
Untuk memastikan informasi yang berkembang sekaligus memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak konsultan/pengawas proyek terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan.
Konfirmasi yang dimintakan antara lain menyangkut penerapan K3 di lokasi pekerjaan, pengawasan terhadap penggunaan APD, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, serta dugaan penggunaan musala sebagai tempat tinggal dan dapur pekerja.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan/pengawas belum memberikan jawaban atau klarifikasi kepada awak media.
Redaksi tetap membuka ruang bagi konsultan/pengawas untuk menyampaikan penjelasan maupun hak jawab. Setiap klarifikasi yang diterima akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan.
Jangan Tunggu Proyek Selesai, Pemeriksaan Harus Dilakukan Sekarang
Suharyono meminta Pemko Payakumbuh dan pihak pengawas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum proyek dinyatakan selesai.
Pemeriksaan tersebut tidak cukup hanya melihat progres fisik, tetapi juga harus mencakup kesesuaian volume pekerjaan, material, kualitas, metode pelaksanaan, penerapan K3 dan SMKK, serta penggunaan fasilitas pemerintah di sekitar lokasi proyek.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, jelaskan kepada masyarakat dan buktikan dengan data. Kalau ada kekurangan, segera perbaiki. Kalau ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegasnya.
Tujuh Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Publik kini menunggu jawaban resmi dari Pemko Payakumbuh, pelaksana proyek, konsultan pengawas dan pihak terkait:
1. Apakah seluruh volume pekerjaan sesuai kontrak?
2. Apakah material yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis?
3. Apakah kualitas pekerjaan memenuhi standar?
4. Apakah konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal?
5. Apakah K3 dan SMKK telah diterapkan secara nyata?
6. Apakah benar musala pegawai digunakan sebagai hunian dan dapur pekerja?
7. Jika benar, siapa yang memberikan izin penggunaan fasilitas tersebut?
Pemko Payakumbuh Diminta Terbuka
Suharyono menegaskan kritik terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
“Uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Jangan hanya murah di awal, tetapi bermasalah di kemudian hari. Bangunan harus kuat, pekerjaan harus sesuai spesifikasi, dan yang paling penting jangan sampai keselamatan pekerja dipertaruhkan akibat lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Redaksi akan terus memantau perkembangan proyek tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun pihak terkait lainnya dipersilakan memberikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini.
(Abdi Novirta)
