Penindakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik dan memberikan harapan bahwa upaya pemberantasan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara serius. Namun, pengawasan tidak boleh berhenti pada level pusat semata.
Masyarakat berharap proses pemeriksaan dan evaluasi juga menyentuh seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah hingga pelosok. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Pengawasan yang menyeluruh akan mendorong setiap pengelola program, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, bekerja lebih hati-hati, transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini, sementara kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah tetap terjaga.
Prinsip akuntabilitas harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Setiap pengelola program perlu memahami bahwa penggunaan anggaran negara akan selalu diawasi oleh aparat penegak hukum, lembaga pengawas, media dan masyarakat. Karena itu, keterbukaan serta kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama dalam menjaga keberhasilan program.
Lubuklinggau, 04 Juni 2026
Tulisan Opini Dari Afra Pranata
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup
