Cirebon,Kaliber38news.com Bawaslu Kabupaten Cirebon bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian memanggil lima orang Kuwu dan seorang saksi untuk diklarifikasi dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati Cirebon.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Cirebon, Rudi Hartono menegaskan, terkait pemanggilan klarifikasi adalah bagian dari mekanisme penanganan pelanggaran. Jadi ketika ini ditetapkan menjadi temuan oleh Bawaslu, maka mekanisme selanjutnya adalah memanggil para pihak untuk diverifikasi.
“Lima kuwu yang ada di percakapan WhatsApp Grup FKKC dan termasuk juga ketua FKKC tingkat kecamatan dan ada pemberi informasi juga. Jadi pemanggilan mereka untuk diminta keterangan,” kata Rudi saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon, Selasa (26/11).
Rudi mengatakan, pemanggilan para kuwu didasari video viral percakapan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC). Percakapan dalam grup WhatsApp FKKC menjadi informasi awal yang ditindaklanjuti.
“Informasi itu kami telusuri, dan setelah memenuhi unsur pelanggaran, kami jadikan temuan untuk proses klarifikasi lebih lanjut,” tegasnya.
Adapun, lima kuwu yang dipanggil adalah Kuwu Jatipiring, Karangasem, Kuwu Blender, Kubangdeleg serta Ketua FKKC Kecamatan Karangwareng. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan mereka dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Cirebon.
“Kami masih dalam tahap pengumpulan fakta. Jika terbukti ada pelanggaran netralitas, temuan ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Bawaslu memastikan proses penanganan dilakukan secara profesional untuk menjaga netralitas ASN dan kepala desa dalam Pilkada 2024.
“Kami mengimbau masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran serupa agar Pilkada berlangsung jujur dan adil,” tutupnya.
