Musi Rawas Utara, 12 Juli 2025 — Aksi demonstrasi jilid II terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), kembali menggema. Masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan kegelisahan mendalam terhadap dampak lingkungan, sosial dan keamanan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung tanpa pengawasan yang tegas dari pihak berwenang.
Menanggapi eskalasi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pemuda Perantau (HPP) Muratara menyampaikan pernyataan sikap yang tegas, mendesak Kapolres Muratara, Pemerintah Daerah dan DPRD agar tidak tinggal diam.
“Kami mendesak Kapolres, Pemda dan DPRD untuk segera turun tangan. Jangan biarkan masalah ini terus berlarut tanpa kepastian penyelesaian. Jika dibiarkan, potensi konflik horizontal dan korban jiwa sangat mungkin terjadi,” tegas M. Padil Pratama, Ketua Umum DPP HPP Muratara.
Sebagai langkah konkret, DPP HPP Muratara juga mendorong digelarnya Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor, yang melibatkan unsur aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan kalangan akademisi. FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif untuk merumuskan solusi jangka panjang terhadap persoalan tambang ilegal yang kompleks.
Adapun tuntutan resmi DPP HPP Muratara adalah sebagai berikut:
1. Penghentian total seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Muratara dengan tindakan tegas dan tidak pandang bulu.
2. Penyelenggaraan FGD lintas sektor untuk merumuskan solusi permanen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif terhadap konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
DPP HPP Muratara berharap semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, tidak bersikap pasif. Respons yang cepat, tegas dan solutif dinilai sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas serta memastikan bahwa Kabupaten Muratara tetap menjadi wilayah yang aman dan lestari bagi seluruh masyarakat. (Afra Pranata)
