Jakarta, 04 Juli 2026 – Gelombang kritik terhadap Pengurus Besar PMII mencuat setelah beredarnya dua narasi yang dinilai bertolak belakang. Di satu sisi, PB PMII sebelumnya menyerukan Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran yang mengajak kader turun ke jalan di berbagai daerah. Namun di sisi lain, saat sebagian kader disebut masih berada di lapangan, bahkan ada yang dikabarkan menghadapi proses penangkapan dalam aksi, justru muncul kritik dari kalangan alumni yang mempertanyakan arah perjuangan organisasi.
Banyak kader mempertanyakan mengapa suara pembelaan dari elit organisasi tidak terdengar ketika kader masih berhadapan dengan berbagai risiko di lapangan. Di tengah semangat perjuangan yang belum selesai, perhatian publik justru tersita oleh polemik baru yang dinilai menggeser fokus dari keselamatan dan pendampingan terhadap kader.
Bagi sebagian kader, hal yang paling dibutuhkan setelah seruan aksi bukanlah perdebatan mengenai citra organisasi, melainkan kehadiran nyata pimpinan untuk memastikan kondisi kader, memberikan bantuan hukum apabila diperlukan, serta menyampaikan sikap resmi yang berpihak kepada mereka yang telah menjalankan instruksi organisasi.
Muncul anggapan bahwa organisasi tidak boleh hanya berani mengeluarkan poster seruan aksi, tetapi juga harus memiliki keberanian yang sama dalam bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dihadapi kader di lapangan. Seruan aksi tanpa pendampingan dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa kader dibiarkan menghadapi risiko sendiri.
Kritik juga mengarah pada konsistensi kepemimpinan PB PMII. Jika aksi dianggap sebagai bagian dari perjuangan organisasi, maka ketika kader menghadapi tekanan, kriminalisasi, atau persoalan hukum, organisasi dinilai semestinya berada di barisan terdepan memberikan perlindungan moral, advokasi, dan pendampingan, bukan justru membiarkan ruang publik dipenuhi narasi yang memecah perhatian.
"Organisasi besar diuji bukan saat mampu menggerakkan massa, tetapi ketika mampu bertanggung jawab atas kader yang digerakkan," demikian pandangan yang berkembang di kalangan aktivis.
Publik kini menunggu sikap resmi PB PMII terkait evaluasi aksi nasional tersebut, termasuk penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil apabila benar terdapat kader yang mengalami penangkapan atau menghadapi persoalan hukum selama aksi berlangsung. Kejelasan sikap dinilai penting agar kepercayaan kader terhadap kepemimpinan organisasi tetap terjaga.
Pada akhirnya, konsistensi adalah ukuran utama. Organisasi yang mengatasnamakan perjuangan rakyat dituntut tidak hanya lantang dalam menyerukan perlawanan, tetapi juga hadir ketika para kader menanggung konsekuensi perjuangan itu. Jika tidak, kritik bahwa organisasi hanya kuat dalam retorika namun lemah dalam tanggung jawab akan semakin sulit dibantah. (Afra Pranata Holidin)
