Jakarta, 25 Mei 2026 — Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera sejak Jumat malam (22/5) memicu gelombang kritik tajam dari berbagai pihak. Insiden ambruknya sistem interkoneksi akibat putusnya kabel transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi dinilai bukan sekadar masalah faktor cuaca, melainkan cerminan dari buruknya tata kelola dan pengawasan infrastruktur energi nasional.
Kritik habis-habisan dilayangkan oleh Afra Pranata, Sekretaris Jenderal LBH Nuansa Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI). Ia menilai alasan klasik seperti "gangguan cuaca" yang terus-menerus digaungkan oleh PT PLN (Persero) adalah bentuk buang badan dari tanggung jawab yang lebih besar, yakni transparansi anggaran pemeliharaan (maintenance).
Mengetuk Transparansi Biaya Pemeliharaan
Dalam keterangannya, Afra Pranata mempertanyakan ke mana larinya alokasi anggaran pemeliharaan jaringan transmisi tegangan tinggi yang bernilai fantastis setiap tahunnya. Menurutnya, jalur interkoneksi utama seperti SUTET seharusnya memiliki sistem proteksi dan ketahanan berlapis terhadap perubahan cuaca ekstrem, mengingat Sumatera merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
"Kita tidak bisa terus memaklumi alasan cuaca buruk setiap kali ada jaringan yang rontok. Pertanyaan mendasarnya: di mana biaya pemeliharaan berkala yang selama ini dianggarkan? Apakah asesmen kelayakan teknis pada sambungan-sambungan konduktor benar-benar turun ke lapangan atau hanya di atas kertas? Ini yang harus diaudit!" tegas Afra Pranata.
Ia menambahkan bahwa kelalaian dalam memastikan keandalan "backbone" jaringan utama kelistrikan ini telah merugikan jutaan masyarakat Sumatera, merusak perputaran ekonomi daerah, hingga melumpuhkan fasilitas publik dan layanan kesehatan dasar.
Pemerintah Jangan Tutup Mata!!!
Afra juga mengarahkan kritiknya kepada pemerintah selaku regulator. Ia menilai pemerintah terkesan lambat dan kurang tegas dalam mengevaluasi kinerja jajaran direksi PLN, padahal insiden kelistrikan skala besar di Sumatera sudah terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.
"Pemerintah jangan ikut-ikutan berlindung di balik tameng 'keadaan darurat cuaca'. Sebagai pemilik regulasi dan pengawas BUMN, pemerintah punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin ketahanan energi rakyat. Jangan sampai hak rakyat atas energi yang stabil dikorbankan, sementara tarif listrik terus disesuaikan secara berkala," lanjut Afra.
Afra Pranata Mendesak Audit Investigatif Menyeluruh
Merespons turunnya tim Bareskrim Polri dan Puslabfor untuk menyelidiki kerusakan fisik kabel transmisi di Jambi, Afra Pranata mendesak agar ruang lingkup investigasi diperluas ke arah pemenuhan standar operasional SOP perawatan jaringan dan pengelolaan anggaran internal PLN.
"Kami mendesak adanya audit investigatif menyeluruh. Bukan cuma memeriksa kabel yang putus secara mekanik, tapi audit juga aliran dana pemeliharaan infrastruktur kelistrikan tersebut. Publik berhak tahu apakah ada unsur kelalaian sistemis atau penghematan anggaran yang tidak pada tempatnya sehingga memicu blackout se-Sumatera ini. Kejadian ini memalukan dan tidak boleh dianggap angin lalu," pungkas Afra menutup pernyataannya. (Afra Pranata)
