Palembang, 19 Mei 2026 — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat kecil melalui kenaikan harga kebutuhan pokok hingga meningkatnya biaya produksi usaha.
Ketua Biro Ekonomi dan Kewirausahaan PKC PMII Sumatera Selatan, Muhammad Agung menilai bahwa respons pemerintah terhadap pelemahan rupiah sejauh ini masih belum menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar tidak terus bergantung pada kondisi global.
“Pelemahan rupiah bukan hanya persoalan global, tetapi juga mencerminkan lemahnya fondasi ekonomi dalam negeri. Ketergantungan pada impor dan minimnya keberpihakan terhadap sektor produktif membuat ekonomi kita rentan terhadap tekanan eksternal,” ujar Muhammad Agung, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa dampak paling nyata dari melemahnya rupiah dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga bahan baku, biaya distribusi hingga kebutuhan pokok secara perlahan menggerus daya beli masyarakat dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan narasi optimisme di ruang publik, tetapi harus mampu melahirkan kebijakan konkret yang benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.
“Pemerintah harus serius memperkuat sektor produksi lokal, memberikan kemudahan akses permodalan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi wirausaha muda dan UMKM,” tegasnya.
Lebih lanjut, PKC PMII Sumsel menilai bahwa tanpa langkah strategis yang berkelanjutan, pelemahan rupiah berpotensi menjadi persoalan struktural yang terus berulang setiap terjadi tekanan ekonomi global.
Muhammad Agung berharap pemerintah lebih terbuka dan responsif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan organisasi kepemudaan, dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional agar stabilitas nilai tukar dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Stabilitas ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari angka makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu bertahan dan sejahtera di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” pungkasnya. (Afra Pranata)
