Padang,kaliber38news.com-Sorotan tajam kembali diarahkan pada tata kelola anggaran infrastruktur di Kota Padang. Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (LSM P2NAPAS), melalui Ketua Umumnya Ahmad Husein Batu Bara, melayangkan kritik terhadap praktik pengadaan material dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan kelebihan pembayaran senilai Rp915.373.901,88 yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta potensi inefisiensi struktural.
Dalam keterangannya, Ahmad Husein menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan publik, terlebih menyangkut pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kepentingan warga kota. “Ketika volume pengadaan tak sesuai dengan realisasi, harga cenderung dipermainkan, dan dokumentasi tidak akurat—maka wajar publik mempertanyakan integritas sistem. Ini bukan sekadar angka, tapi soal amanah,” ujar Ahmad Husein.
Ketidaksesuaian Volume: Permukaan Jalan, Tapi Masalahnya Mendalam
BPK menemukan selisih antara volume aspal hotmix yang tercatat dalam laporan Dinas PUPR, yaitu 2.243,26 ton, dan keterangan dari penyedia PT CKPM yang menyebut hanya 2.129,68 ton dikirimkan. Selisih sebesar 113,58 ton itu berimplikasi pada potensi kelebihan pembayaran sekitar Rp214,2 juta.
Tak hanya itu, bahan pendukung seperti minyak tanah, kayu bakar, dan BBM juga ditemukan tidak sesuai antara catatan administratif dan penggunaan riil di lapangan, dengan estimasi selisih anggaran senilai Rp28 juta.Harga Material Jalan Dipertanyakan: Efisiensi atau Justru Pemborosan?
Temuan paling mencolok lainnya adalah potensi pemahalan harga pada pengadaan material seperti aspal hotmix dan beton ready mix. Audit mencatat indikasi pemborosan sebesar Rp507,5 juta akibat selisih harga yang tidak sebanding dengan mekanisme pasar maupun metode pengadaan langsung yang digunakan. “Metode pengadaan langsung sejatinya untuk mempercepat dan mengefisienkan belanja, namun justru berpotensi jadi celah pemborosan. Apakah ini disebabkan lemahnya analisa harga satuan atau memang ada unsur kelalaian sistematis?” sindir Ahmad.
Bahan Habis Pakai: Penggunaan Tak Terdokumentasi dengan Baik
Kelemahan dokumentasi juga terlihat dari pembelian dan penggunaan bahan habis pakai seperti BBM dan kayu bakar. Perbedaan antara laporan penggunaan dan kondisi aktual di lapangan menimbulkan potensi kelebihan biaya sebesar Rp165,6 juta. Ini mengindikasikan rendahnya kualitas pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan swakelola.
Wali Kota Diminta Bersikap Tegas: Evaluasi Total atau Hilang Kepercayaan Publik
LSM P2NAPAS mempertanyakan sejauh mana komitmen Wali Kota Padang dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Dengan nilai kelebihan pembayaran mencapai hampir satu miliar rupiah, publik dinilai berhak mengetahui langkah konkret yang telah atau akan diambil.
“Apakah Wali Kota telah melakukan evaluasi terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan? Jika tidak, bagaimana kita memastikan bahwa kerugian ini tak akan berulang? Ini ujian bagi kredibilitas kepemimpinan daerah,” tegas Ahmad Husein.
Kritik Tajam, Tapi Untuk Mendorong Perbaikan
Meski kritik disampaikan dengan bahasa tegas, Ahmad menekankan bahwa P2NAPAS tidak bertujuan menghakimi, melainkan mendorong perbaikan sistemik yang berorientasi pada efisiensi belanja publik dan pelayanan yang lebih transparan. Ia berharap temuan ini menjadi momen introspeksi sekaligus awal dari reformasi internal di tubuh Dinas PUPR.
“Kami ingin birokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan sistem yang membiarkan pemborosan berlangsung tanpa koreksi,” tutupnya.
( Reporter: Abdi Novirta )
