Mentawai, kaliber38news.com Proyek infrastruktur yang semestinya menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai justru kembali menyisakan tanda tanya besar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat sorotan serius setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan Mapadegat–Dermaga. Kerugian negara akibat selisih volume tersebut ditaksir mencapai Rp427.814.711,00.
Temuan ini terungkap dari hasil uji petik yang dilakukan terhadap dua komponen utama konstruksi. Fakta menunjukkan bahwa realisasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak adendum.
Dua item pekerjaan bermasalah tersebut adalah:
1. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
Volume kontrak: 2.879,34 m³
Realisasi fisik: 2.730,74 m³
Selisih: 148,60 m³
Nilai kerugian: Rp340.135.164,43
2. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa/K-250 (tanpa dowel bar dan tie bar)
Volume kontrak: 204,75 m³
Realisasi fisik: 170,76 m³
Selisih: 33,99 m³
Nilai kerugian: Rp87.679.546,57
Total kerugian negara dari selisih dua item pekerjaan ini mencapai lebih dari Rp427 juta.
Ketua LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (P2NAPAS), Ahmad Husein Batu Bara, menyayangkan lemahnya pengawasan teknis yang menyebabkan terjadinya deviasi signifikan terhadap volume pekerjaan. Ia menilai ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek pemerintah.
“Transparansi dan akurasi dalam pengerjaan proyek infrastruktur adalah kunci. Ketika volume tidak sesuai, ini bukan sekadar kesalahan administratif—ini menyentuh integritas dan kredibilitas pengelolaan anggaran publik,” tegas Husein.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum agar proses evaluasi dan akuntabilitas dapat berjalan secara adil dan terbuka.
Hingga berita ini dirilis, Pemkab Kepulauan Mentawai belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Namun publik tentu menunggu respons cepat dan konkret atas situasi ini.
P2NAPAS mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk mengevaluasi kinerja mitra kontraktor yang dianggap telah abai terhadap spesifikasi teknis yang telah disepakati.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan, tapi membangun kepercayaan masyarakat. Ketika pelaksanaan tidak disiplin, maka yang rusak bukan hanya fisik jalan, tapi juga legitimasi pemerintah itu sendiri,” pungkas Husein.
( Abdi Novirta )
